detik-pena.my.id || JOMBANG – Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi salah satu agenda penting yang mendapat perhatian serius dalam rangkaian Sidang Pleno Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jumat (28/8/2026).
Dalam forum tertinggi organisasi tersebut, LPJ PBNU kepengurusan masa khidmat 2021–2026 diterima secara aklamasi. Tidak muncul penolakan dari peserta muktamar terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan PBNU, meskipun sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) tetap memberikan catatan, evaluasi, serta masukan sebagai bahan penguatan organisasi ke depan.
Penerimaan aklamasi terhadap LPJ PBNU menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan Muktamar ke-35 NU. Sebab, LPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepengurusan PBNU atas perjalanan organisasi selama satu periode, termasuk berbagai kebijakan, program, dinamika internal, hingga langkah strategis yang telah ditempuh dalam membawa Nahdlatul Ulama menghadapi perubahan zaman.
Sidang pleno berlangsung dengan perhatian penuh dari para muktamirin. Setelah pemaparan LPJ PBNU, perwakilan dari berbagai daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum. Sejumlah PWNU dan PCNU memanfaatkan forum tersebut untuk memberikan evaluasi sekaligus masukan terhadap perjalanan organisasi.
Namun demikian, pandangan-pandangan yang berkembang tidak mengarah pada penolakan terhadap substansi pertanggungjawaban PBNU. Catatan yang muncul justru menjadi bagian dari dinamika organisasi dan semangat evaluasi untuk memastikan Nahdlatul Ulama semakin kuat, solid, serta mampu menjawab tantangan umat dan bangsa pada masa mendatang.
LPJ PBNU yang diterima secara aklamasi menunjukkan bahwa forum Muktamar ke-35 NU memberikan penerimaan terhadap pertanggungjawaban kepengurusan PBNU selama masa khidmat berjalan. Keputusan tersebut sekaligus menandai berakhirnya salah satu tahapan penting sebelum Muktamar melangkah ke agenda-agenda strategis berikutnya.
Bagi organisasi sebesar Nahdlatul Ulama, LPJ memiliki posisi yang sangat penting. Laporan pertanggungjawaban menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana amanah organisasi telah dijalankan, sekaligus menjadi ruang terbuka bagi struktur NU dari tingkat wilayah dan cabang untuk memberikan penilaian secara langsung kepada kepengurusan pusat.
Karena itu, diterimanya LPJ PBNU tanpa penolakan menjadi catatan tersendiri dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Jombang. Forum tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan dan masukan tetap dapat disampaikan secara terbuka dalam mekanisme organisasi, tanpa menghilangkan semangat kebersamaan dan persatuan di tubuh Nahdlatul Ulama.
Muktamar ke-35 NU sendiri menjadi forum strategis bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk menentukan arah perjalanan NU ke depan. Selain membahas persoalan organisasi, muktamar juga menjadi arena konsolidasi nasional yang mempertemukan unsur-unsur NU dari berbagai daerah.
Dengan diterimanya LPJ PBNU secara aklamasi, satu tahapan penting telah dilalui. Selanjutnya, perhatian publik dan warga Nahdliyin tertuju pada agenda-agenda lanjutan Muktamar ke-35 NU yang akan menentukan arah kepemimpinan serta kebijakan strategis organisasi.
Jombang, sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 NU, pun menjadi saksi perjalanan penting demokrasi dan mekanisme organisasi Nahdlatul Ulama. Dari ruang sidang di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, keputusan penerimaan LPJ PBNU secara aklamasi menjadi penanda bahwa proses pertanggungjawaban organisasi telah memperoleh legitimasi forum tertinggi NU.
LPJ diterima, evaluasi tetap berjalan, dan PBNU kini menutup satu fase pertanggungjawaban sebelum Nahdlatul Ulama melangkah menuju babak baru perjalanan organisasinya.
Pewarta : Menik.A