Detik-pena.my.id || JOMBANG — Persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, penetapan status desil, pelayanan kesehatan, serta kebijakan daerah lain yang menyentuh langsung kehidupan warga kini memuncak menjadi tuntutan resmi. Masyarakat mendesak DPRD Kabupaten Jombang segera membentuk Panitia Kerja (Panja) guna mendalami, mengawasi, dan mencocokkan data administratif pemerintah dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.
BUKAN SEKADAR KELUHAN — INI SOAL KEADILAN YANG HARUS DIPASTIKAN
Seruan ini menegaskan bahwa persoalan data penerima bansos dan penetapan desil tidak boleh berhenti sekadar pada penyampaian keluhan. Harus ada ruang pemeriksaan yang terbuka, menyeluruh, dan melibatkan pihak-pihak terkait — mulai dari OPD, BPS, pemerintah desa, hingga fasilitas pelayanan kesehatan — untuk membuktikan:
- Bagaimana data ditetapkan?
- Indikator apa yang dipakai?
- Bagaimana proses verifikasi dan validasi dilakukan?
- Apakah perubahan status mencerminkan kondisi nyata warga?
Begitu pula pelayanan kesehatan. Jika layanan dinonaktifkan atau dibatasi sementara masyarakat justru sangat membutuhkannya, DPRD wajib menelusuri dasar kebijakan, proses evaluasi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap warga.
DATA DARI LAPANGAN SIAP DIAJUKAN — JANGAN HANYA LIHAT ANGKA DI KERTAS
Pihak penggagas menyatakan akan menyiapkan data langsung dari pemantauan lapangan untuk dijadikan bahan pemeriksaan resmi. Tujuannya jelas: membandingkan apa yang tertulis di sistem dengan apa yang dialami warga sehari-hari.
“Jangan sampai persoalan kemiskinan hanya dilihat dari perubahan angka dan status desil, sementara kesejahteraan serta kebutuhan dasar warga belum terjawab sepenuhnya,” tegas pernyataan tersebut.
Pembentukan Panja bukan bermaksud mencari kesalahan pihak tertentu. Tujuannya jauh lebih mendasar: memastikan data tepat, kebijakan tepat sasaran, dan pelayanan berjalan sesuai kebutuhan rakyat, bukan sekadar sesuai prosedur.
DPRD DIMINTA TURUN LANGSUNG, BUKAN HANYA MENERIMA LAPORAN
DPRD Kabupaten Jombang diingatkan agar tidak sekadar menerima laporan di meja rapat. Anggota dewan diharapkan:
✅ Turun memeriksa fakta langsung ke lapangan
✅ Membuka data yang relevan secara transparan
✅ Mendengarkan suara warga tanpa perantara
✅ Menghasilkan rekomendasi tegas yang dapat ditindaklanjuti
Tuntutan penutup sangat lugas dan tak terbantahkan:
“Desak DPRD bentuk Panja. Periksa datanya. Cocokkan dengan fakta lapangan. Pastikan kebijakan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.”
Rakyat telah menyuarakan. Data dari bawah siap disajikan. Sekarang gilapan DPRD Jombang menjawab: apakah akan membiarkan ketimpangan terus berlangsung, atau berani membuka, memeriksa, dan meluruskan demi keadilan warga?
Detik-Pena.my.id akan terus memantau langkah DPRD Jombang. Rakyat menunggu jawaban.
Pewarta : Jorkfan's