Detik-pena.my.id || JOMBANG — Polemik penyaluran bantuan pangan beras cadangan pemerintah seberat 30 kilogram per keluarga di Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, kian memanas dan mengundang gelombang keberatan luas dari masyarakat. Persoalan yang muncul bukan sekadar soal pembagian bantuan, melainkan menyentuh hal yang jauh lebih mendasar: ketidaksesuaian nyata antara aturan resmi dengan kenyataan di lapangan, serta keraguan mendalam atas transparansi, keadilan, dan akuntabilitas pengelolaan bantuan negara.
Program bantuan pangan beras tahun 2026 ini memiliki landasan hukum yang sangat jelas dan tegas, yakni Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 serta Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Sasaran penerima ditetapkan secara ketat berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3, yang telah diperbarui per tanggal 10 Juli 2026. Bantuan ini diperuntukkan khusus bagi warga yang masuk dalam kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 4 — yakni golongan masyarakat yang secara data tercatat paling rentan, paling membutuhkan, dan paling berhak mendapatkan dukungan ekonomi dari negara.
Namun, kenyataan yang terlihat jelas di tengah masyarakat Desa Nglebak justru berkebalikan dengan prinsip keadilan tersebut. Banyak warga yang kondisinya sangat layak dan memenuhi syarat justru terabaikan. Salah satu warga yang mengaku berjuang keras menghidupi keluarga menyampaikan keluhannya secara terbuka:
“Kami berdua bekerja keras, suami menebang tebu dengan penghasilan yang tidak menentu, saya juga serabutan. Kami punya dua anak yang masih bersekolah di SMK, kebutuhan hidup semakin berat. Tapi sampai saat ini, kami tidak pernah mendapatkan bantuan apa pun. Padahal kami selalu ikut setiap kegiatan desa, membayar iuran, bekerja bakti, memenuhi semua kewajiban warga. Jika bukan aparat desa yang paling tahu kondisi kami, lalu siapa lagi yang tahu?”
Di sisi lain, warga menemukan fakta yang sangat ironis dan memicu kemarahan. Ada warga yang diketahui memiliki kendaraan pribadi jenis Toyota Avanza, berpenghasilan tetap, tidak memiliki anak usia sekolah, namun justru tercatat menerima jatah bantuan beras penuh sebanyak tiga sak. Bahkan ada warga yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan pendapatan tetap setiap bulan, juga dikabarkan masuk dalam daftar penerima dengan jumlah yang sama persis.
Fakta-fakta ini memunculkan dugaan kuat yang sangat serius di kalangan masyarakat: penyaluran bantuan ini diduga tidak lagi berjalan berdasarkan data kebutuhan nyata, melainkan diduga kuat diatur dan dibagikan berdasarkan kedekatan hubungan, pertemanan, atau kepentingan pribadi dengan pengelola di tingkat desa.
“Bantuan pangan itu adalah hak mutlak warga yang benar-benar memenuhi syarat dan benar-benar membutuhkan, bukan fasilitas tambahan atau keistimewaan bagi mereka yang dekat dengan pejabat desa. Ini adalah uang dan beras rakyat, harus diberikan kepada yang paling berhak, bukan kepada yang paling dekat,” tegas warga lainnya yang turut menyampaikan protes.
Warga menuntut penjelasan terbuka dan rinci: Siapa yang berwenang menyusun dan menetapkan daftar nama penerima? Apakah daftar ini murni diterima apa adanya dari data pusat, atau ada perubahan, penambahan, atau penghapusan nama yang dilakukan di tingkat desa? Sejauh mana peran RT dan RW dilibatkan untuk memverifikasi dan memastikan kondisi warga di lapangan sesuai dengan data tertulis?
Pemerintah sendiri secara resmi mengakui bahwa data sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan terus berubah, sehingga pemutakhiran data wajib dilakukan secara berkala. Artinya, jawaban “sudah sesuai data” sama sekali tidak cukup untuk menjelaskan ketidaksesuaian yang sangat mencolok ini. Jika data tidak lagi sesuai dengan kenyataan, maka kesalahan ada pada proses pembaruan dan verifikasi, bukan pada warga yang mempertanyakan keadilan.
Pemerintah Desa Nglebak kini berada di bawah tekanan besar untuk memberikan penjelasan secara terbuka, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika daftar penerima memang murni berasal dari DTSEN dan sudah sesuai aturan, maka mekanisme penyaluran wajib dibuka lebar-lebar untuk diperiksa bersama. Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian, penyimpangan, atau manipulasi data, maka pemutakhiran data, evaluasi menyeluruh, hingga penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab menjadi langkah yang wajib dan mutlak dilakukan.
Kekhawatiran terbesar masyarakat adalah munculnya persepsi bahwa bantuan negara kini berubah menjadi alat pembagi keuntungan bagi lingkaran terdekat penguasa desa — hal yang jika dibiarkan, akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap seluruh program sosial pemerintah.
Kami awak media menegaskan akan terus mendalami kasus ini dan melakukan konfirmasi resmi secara langsung kepada Pemerintah Desa Nglebak, Pemerintah Kecamatan Bareng, Dinas Sosial, serta instansi terkait lainnya. Hal-hal penting yang akan diklarifikasi meliputi: asal usul data penerima, jumlah pasti warga yang menerima bantuan, proses verifikasi yang dilakukan, peran dan tanggung jawab RT serta RW, serta dasar hukum lengkap yang digunakan untuk menetapkan nama-nama yang masuk daftar bantuan beras tersebut.
Sampai saat ini, kami masih menunggu tanggapan resmi, klarifikasi, serta penjelasan terbuka dari Pemerintah Desa Nglebak, Pemerintah Kecamatan Bareng, dan seluruh pihak berwenang terkait seluruh persoalan yang sedang bergulir ini. Kami akan terus memantau perkembangan dan menyampaikan fakta apa adanya kepada masyarakat luas.
(Tim/Red)