Detik-pena.my.id || JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap ribuan dapur yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk sementara dihentikan operasionalnya setelah diketahui belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kebijakan tersebut dilakukan bukan semata karena persoalan administrasi. BGN menilai pemenuhan standar higiene dan sanitasi merupakan bagian penting dalam memastikan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat tetap aman dan memenuhi ketentuan kesehatan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, setiap dapur MBG wajib memenuhi persyaratan SLHS dan standar sanitasi. Karena itu, pihaknya terus melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu SPPG yang tersebar di berbagai daerah.
Dari data awal sebanyak 27.485 dapur, BGN telah melakukan penyisiran terhadap 27.022 dapur. Hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan hingga 7 September 2026 pukul 17.00 WIB menunjukkan terdapat 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan SLHS pada dinas kesehatan di wilayah masing-masing.
Menurut Sudaryono, persoalan tersebut berbeda dengan dapur yang telah mengajukan SLHS tetapi belum memenuhi persyaratan. Ribuan SPPG yang dikenai penghentian sementara justru tercatat belum melakukan pendaftaran sama sekali.
Temuan itu kemudian ditindaklanjuti melalui proses konfirmasi dan evaluasi. BGN memutuskan menghentikan sementara operasional seluruh SPPG tersebut untuk membuka ruang bagi pemeriksaan dan investigasi lebih lanjut.
Sebaran dapur yang dihentikan cukup luas. Dari jumlah tersebut, 351 SPPG berada di Sumatera, sementara 1.417 SPPG tersebar di Jawa dan Banten. Adapun 231 SPPG lainnya berada di sejumlah wilayah mulai dari Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.
Langkah BGN ini menjadi penegasan bahwa perluasan program MBG harus berjalan beriringan dengan pengawasan kualitas. Banyaknya dapur yang terlibat dalam program tersebut tidak boleh mengesampingkan aspek kebersihan, keamanan pangan, dan standar kesehatan.
BGN memastikan proses investigasi dilakukan untuk mengetahui kondisi masing-masing SPPG sekaligus memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sebelum operasional kembali berjalan.
Program MBG pada akhirnya bukan hanya soal seberapa banyak makanan yang dibagikan kepada masyarakat. Kualitas, keamanan, dan kelayakan makanan menjadi bagian yang tidak bisa ditawar, terlebih penerima manfaatnya mencakup anak-anak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan asupan gizi terjamin.
(Tim/Red)